Ini berarti. Adapun rumusan konsep ketahanan nasional dalam GBHN tahun 1998 adalah sebagai berikut; Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam, maka. Karena GBHN merupakan blueprint pembangunan nasional jangka panjang, yang menjadi rujukan presiden dalam melaksanakan programnya. “GBHN dan Perubahan Perencanaan Pembangunan di IndonesiaGBHN, karena belum tentu konsep GBHN di masa lampau masih relevan dengan sistem ketatanegaraan saat ini. Dalam perjalanan mengumpulkan data, penulis menggunakan metode observasi, wawancara. Jawaban : A. periode berikutnya yaitu GBHN 1993, GBHN 1998, GBHN 1999, dan Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan sebagai Haluan Negara (TAP MPR RI No. Penyelenggaraan Pemilu yang teratur selama Orde Baru menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia sudah tercipta. Sebenarnya secara normatif GBHN adalah ketentuan Pasal 3 UUD 1945 yang ditetapkan PPKI yang justru diketuai oleh Soekarno. Empat GBHN 1973, 1978 1983 1998. Rutinitas ini seakan telah mengabaikan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Garis-Garis Besar Haluan Negara termuat dalam Ketetapan MPR. Mapel PPKn. Fungsi Polstranas dalam hal pembangunan nasional adalah untuk selalu mengupayakan pengawasan dan pengendalian pembangunan nasuional supaya sesuai dengan acuan dasar negara dan nantinya mendapatkan hasil yang sesuai. No. Bila berbicara sebab akibat atau kausalitas, melihat dari sejarah terjadinya gerakan reformasi, sesungguhnya reformasi ada sebagai aksi atau bentuk perlawanan terhadap penerapan dan penggunaan GBHN 1998 pada Pembangunan jangka Panjang II Pelita ke-7 di Negara Indonesia sehingga memunculkan krisis ekonomi Indonesia dan. Menurut Ketetapan MPR Tahun 1993 dan 1998 Tentang GBHN Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan. dimasukkan ke dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yakni mulai GBHN 1973 sampai dengan GBHN 1998. Tap MPR No. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetrasi. Wacana amandemen terbatas UUD 1945 dengan tujuan menghidupkan kembali GBHN ini sudah digaungkan sejak kepemimpinan MPR periode 2009-2014. GBHN yang di dalamnya tertera aturan-aturan jalannya pembangunan negara yang harus berlandaskan kepada UUD 1945 sebagai tempat tertulisnya tujuan atau cita –cita negara Indonesia. Berdasarkan Ketetapan MPR Tahun 1993 dan 1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), wawasan nusantara merupakan wawasan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketetapan MPR No IV/MPR/1973, berlanjut pada GBHN 1978, GBHN 1983, dan GBHN 1988 Pada GBHN 1993 terjadi perubahan perumusan mengenai konsep ketahanan nasional sampai GBHN 1998. seterusnya. GBHN adalah merupakan haluan negara tentang penyelenggaraan. a. Politik. Wujud nyata politik dan strategi nasional saat itu adalah GBHN yang ditetapkan oleh MPR melalui TAP MPR kemudian diserahkan kepada Presiden untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. X/MPR/1998 yang berisi tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan. 22 tahun 1999 yang telah dua kali revisi, dan kini menjadi UU No. Periode ini berlangsung dari tahun 1945 sampai 1968. Buku pendidikan kewarganegaraan ini adalah salah satu penjabaran ilmu-ilmu kewarganegaraan, wawasan nusantara, pertahanan nasional, dan ilmu lainnya yang terlihat signifikan. (GBHN) adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang pada hakekatnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden terpilih. Negara Indonesia adalah negara hukum bukan berdasarkan kekuasaan belaka, dan kesemuannya ditunjukan untuk menjaga ketertiban seluruh masyarakat Indonesia. Pada era Reformasi ini, masih ada beberapa pejabat yang beranggap bahwa Orde Baru belum berakhir, karenanya era Reformasi disebut juga dengan era pasca Orde Baru. Sebelumnya GBHN dihapus pada 2002 seiring dengan amandemen keempat Undang-undang Dasar 1945. Menurut kelompok kerja Wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi tap. Konsepsi wawasan nusantara dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam ketetapan MPR mengenai GBHN. Untuk tetap memungkinkan berjalanya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ketujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakan dari hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam negeri. Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapatRumusan mengenai ketahanan nasional dalam GBHN 1998 adalah sebagai berikut: 1 Untuk tetap memungkinkan berjalanya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang di capai dan agar dapat secara efektif dielakan dari hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang timbul dari luar maupun dari dalam. "Itu [GBHN] masih harus dilakukan pengkajian yang mendalam. 59 Volume 10 Nomor 2 Tahun 2019 REFLEKSI: MENGHIDUPKAN KEMBALI EKSISTENSI MPR DAN GARIS- GARIS BESAR HALUAN NEGARA (GBHN) Efriza1 1Jurusan Ilmu Politik Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN) efriza. Selama Orde Baru tersebut terdapat berbagai kebijakan yang diterapkan. Salah satu tuntutan Refomasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD. Kompasiana adalah platform blog. Sidang MPR tahun 1998 berkaitan dengan momentum adanya gerakan reformasi. Menurut Tap MPR Tahun 1993 dan tahun 1998 Tentang GBHN. Poesponegoro, Marwati Djoened, Nugroho Notosusanto. Perumusan ketahanan nasional dalam GBHN 1993 terus berlanjut pada GBHN 1998. ahli di berbagai Negara. Bab II Pola Dasar Pembangunan Nasional. Sekarang ini sebagai pengganti Garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),. Pendekatan dan Substansi Perumusan substansi hak asasi manusia menggunakan pendekatan normatif, empirik, deskriptif, dan analitik sebagai berikut: a. Tap MPR Tahun 1993 dan 1998 Tentang GBHN, Pengertian wawasan nusantara menurut definisi Tap MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan. Istilah wawasan nusantara menurut GBHN 1998 adalah cara pandang sikap bangsa Indonesia dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam penyelenggara kehidupan masyarakat. Unsur kekuatan nasional negara terbagi menjadi dua faktor, yaitu Tangible factors terdiri atas penduduk. Menurut prof. id - Wawasan Nusantara adalah paradigma bangsa Indonesia untuk meyakini sebuah tujuan nasional dalam kesatuan wilayah kepulauan Indonesia. Berdasarkan Ketetapan MPR Tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta. GBHN 1973 GBHN 1998 sistematika GBHN Bab I Pendahuluan. APBN ditetapkan dengan undang-undang. Sedangkan penduduk, menurut Soepomo dalam Hartono Hadisoeprapto (1999), adalah orang-orang yang dengan sah bertempat tinggal tetap dalam suatu negara. Pengertian Wawasan Nusantara ini ialah suatu cara pandang serta juga sikap bangsa Indonesia tentang diri serta juga lingkungan dengan menitik beratkan persatuan sertta juga kesatuan bangsa dan juga kesatuan wilayah di dalam menyelenggarakan kehidupan ber. 8. Menukil Bagian Penjelasan UU Nomor 37 Tahun 1999, landasan operasional politik luar negeri Indonesia adalah Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang menegaskan dasar, sifat, dan pedoman perjuangan mencapai tujuan nasional bangsa. berbangsa dan bernegara untukmencapai tujuan nasional Ketetapan MPR Tahun 1993 dan 1998 Tentang GBHN Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa. PPHN hanya mengatur hal-hal yang bersifat filosofis dan turunan pertama dari Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan menurut Garis Besar Haluan Negara atau GBHN tahun 1998, pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. . Rumusan ketahanan Nasional dalam GBHN 1998 adalah sebagai berikut : Untuk tetap memungkinkan pembangunan Nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai, dan agar secara efektif. Bahwa KNIP sebelum terbentuknya MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN serta menyetujui bahwa pekerjaan KNIP sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan. 19Mei 1998. Namun pada tahun 2002 ketika Masa Reformasi di Indonesia dimulai, GBHN tersebut dihapuskan. ISI DARI (TAP MPR No. Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1998-2003, Tap MPR nomor II/MPR/1998Menurut buku Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SMP/MTs kelas IX yang disusun oleh Suparno dan Haryo Tamtomo, pola pembangunan nasional yang dituangkan dalam Garis-garis Besar. Hapusnya GBHN adalah akibat amandemen terhadap UUD 1945. Tap MPR Tahun 1993 dan 1998 Tentang GBHN. Wawasan Nusantara mempunyai banyak batasan atau definisi. Landasan hukum kementerian adalah Bab V Pasal 17 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Tap MPR No. GBHN adalah merupakan haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu. Dari berbagai pendapat yang ada di atas, secara sederhana Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia. 6. Makna wawasan Nusantara menurut GBHN. Sebagai tata cara , perilaku, cara bertindak dan cara pemersatu didalam pembangunan. proses transisi politik tahun 1998-1999. Wawasan nusantara seperti yang tercantum dalam GBHN 1998 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut kelompok kerja Wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi tap. E. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2012. MPR, yang dibuat Lemhannas tahun 1999, yaitu “cara. Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. KNI akan semakin kuat dan kokoh, jika dilakukan upaya pembinaan dan pengembangan terhadap setiap aspek (gatra) secara terencana,. Wan Usman, “Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai Negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Menurut dia bila GBHN akan kembali dihidupkan melalui MPR, maka. a. Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ketujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari. GBHN 1973 sampai dengan GBHN 1998. 2. Jadi, keadaan ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, serta cita-cita reformasi yang dianggap tidak sesuai harapan, membuat orang-orang membandingkan kondisi. Tentang Konsepsi Wawasan Nusantara, tetang dalam ketetapan MPR mengenai GBHN sejak 1973 yakni Tap. KOMPAS. 2008. Deklarasi Djuanda sejatinya adalah sebuah Pengumuman Pemerintah mengenai Wilayah Perairan Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Ir. KOMPAS. Contoh dari kebijakan-kebijakan tersebut adalah Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN. XI/1998 tentang Penyelenggaran Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan,. “Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan nilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Negara Indonesia adalah negara yang mempunyai UUD 1945 sebagai konsutitusinya, dimana system pemerintahan negara tertuang di dalamnya. Negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), selain adanya Lembaga Tinggi Negara, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, Mahkamah. kinerja, adalah hasil dari fungsi suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu selama satu periode waktu tertentu (Bemandin &Russel) dalam Otjih, S(2000:37). Dengan memperhatikan keadaan dewasa ini dan arahan GBHN 1999‑2004, tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan adalah (1) memantapkan perwujudan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas daerah agar terselenggara pemerintahan yang baik, kinerja pelayanan umum yang efektif, efisien,. II/MPR/1998 tentang GBHN Tahun. “Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan. . (GBHN). Adakah perbedaan rumusan? Apa simpulan Anda? Sekarang ini sebagai pengganti Garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang pada hakekatnya merupakan penjabaran. Menurut Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1998, wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan. 1998 sistem politik Indonesia sudah meninggalkan sistem perwakilan, yaitu MPR sebagai representasi wakil rakyat merumuskan GBHN yang harus dilaksanakan presiden. Bab III Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang Bab IV Pola Umum. Penyimpangan penyimpangan. Ketiga perspektif tersebut adalah sebagai berikut:. Sistem tersebut merupakan pengganti GBHN sejak 2005. 1998:42-43). Salah satunya adalah menurut Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1998. Pada Sidang Istimewa yang dilaksanakan pada tanggal 10-13 November 1998 menghasilkan beberapa Tap MPR, yakni: Tap MPR No. Rumusan mengenal ketahanan nasional dalam GBHN adalah sebagai berikut: a) Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ketujuan yang ingin dicapai agar dapat secara efektif dielakan dari hambatan ,tantangan,ancaman dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam negeri. GBHN adalah kependekan dari Garis-garis Besar Haluan Negara. Dalam GBHN, disebutkan bahwa Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan. of whether the GBHN or the other is not a problem, but the constitutionally the State must have a fixed guideline or guidance to carry out its development. Dengan terjadinya perombakan sistem ketatanegaraan melalui amandemen, maka GBHN dihapus dan kini muncul pemikiran untuk menghidupkannya kembali. Sumber Sosiologi Ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah perang dingin terhadap budaya dan kebangsaan. Rumusan ketahanan nasional dalam GBHN 1998 sebagai berikut: 1) Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif diletakkan dari hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang timbul dari dalam maupun dari luar. dalam GBHN 1993-1998 selain buah-buahan, sayuran dan tanaman hias, yang termasuk dalam kelompok hortikultura adalah tanaman obat-obatan. com - Kabinet Reformasi Pembangunan dibentuk pada masa kepresidenan BJ Habibie dengan masa bakti dari 23 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Sebagaimana dalam urusan GBHN 1998 dikatakan wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demokrasi ekonomi dapat juga disebut sebagai sistem ekonomi pasar sosial ( Joko Waluyo, 2008) . Konsepsi ketahanan nasional pada GBHN 1998 adalah rumusan yang terakhir. perumusan ketahanan nasional pada GBHN 1993 berlanjut pada GBHN 1998. GBHN ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu 5 tahun. Dengan kata lain, setiap sidang 5 tahunan, MPR menjalankan tugas rutin menetapkan GBHN yang akan diamanatkan kepada Presiden. D. Keruntuhan Orde Baru pada 1998 ikut menggugurkan sejumlah kebijakan yang diterapkan oleh rezim pimpinan Smiling General itu. Rumusan GBHN 1998 sebagaimana telah dinyatakan di atas merupakan rumusan terakhir, sebab sekarang ini GBHN tidak lagi digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan. GBHN atau Garis garis besar haluan negara merupakan pernyataan dari keinginan rakyat seluruh Indonesia yang ditetapkan olel MPR untuk jangka waktu atau masa yang telah. Sebagaimana dalam rumusan GBHN 1998 dikatakan Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. KOMPAS. Kekurangan (Kelemahan) Orde Baru. 12 Desember 2020 12:20. Isu hukum yang muncul terkait hal ini adalah, apakah untuk menghidupkan GBHN dalam sistem. Ketahanan Nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa secara utuh dan menyeluruh. ”. Disampaikan pada Sarasehan Uji Sahih atas Pokok-pokok Pikiran GOLKAR Tentang GBHN 1998. Rumusan. Jika sebelum amandemen modelnya adalah GBHN dengan bentuk yuridis sebagai TAP MPR, maka setelah amandemen UUD Tahun. Daerah lstimewa Aceh. Untuk memahami wawasan nusantara, ada. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); dimana di salah satu dasar pemikirannya adalah menghapus Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan. B. Sebagaimana dalam rumusan GBHN 1998 dikatakan Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. PDI Perjuangan (PDIP) mengungkapkan keinginannya menghadirkan kembali GBHN agar pembangunan Indonesia berkelanjutan dan berkesinambungan. GBHN adalah singkatan dari Garis-garis Besar Haluan Negara dan dapat diberi pengertian sebagai pola umum pembangunan nasional, yaitu rangkaian program-program progja menyeluruh, terarah dan terpadu, yang berlangsung secara terus-menerus. Sementara pengertian Wawasan Nusantara menurut. Masih enak zamanku, kan?” “Zamanku” yang dimaksud di sini, adalah Orde Baru, sebutan untuk pemerintahan Presiden Soeharto yang dimulai dari tahun 1966 sampai 1998. GBHN menjadi landasan hukum perencanaan pembangunan bagi presiden untuk menjabarkannya dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahunan (Repelita), proses penyusunannya sangat sentralistik dan bersifat Top-Down, adapun. 192 juta km 2. Menurut saya sebagai orang awam hukum dan politik, tidak ada pengaruh apa pun jika PPHN yang merupakan perubahan istilah dari GBHN dimasukkan pada Amandemen UUD 1945. Rumusan mengenai ketahanan nasional dalam GBHN 1998 adalah sebagai berikut. Arsip Statis III Direktorat Pengolahan adalah menyusun Guide Arsip Presiden ke-2 RI:. Tannas adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Selama. Secara berturut-turut ketentuan tersebut adalah : Dalam ketetapan tersebut bahwa wawasan penyelenggaraan pembangunan nasional dalam mencapai pembangunan nasional adalah wawasan nasional. Abstrak: National Resilience is a dynamic condition of a nation that contains tenacity and resilience that contains the ability to develop national power in the face and overcome all. 1-2. Menurut GBHN 1998, Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Rumusan mengenai ketahanan nasional dalam GBHN 1998 adalah sebagai berikut: 1 Untuk tetap memungkinkan berjalanya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang di capai dan agar dapat secara efektif dielakan dari hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang timbul dari luar maupun dari dalam maka pembangunan nasional. Litigasi, Vol. Ini merupakan produk kebijakan MPR sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 sebelum perubahan. MPR, yang dibuat Lemhannas tahun 1999,. 1973 - 1998 (Konsep ketahanan nasional dalam GBHN). J. Pada masa Orde Baru, sempat terjadi kevakuman pelaksanaan pembangunan karena adanya proses transisi politik tahun 1998-1999. Title: GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) 1993-1998 : TAP MPR NO. Selain itu, kehadiran GBHN pasti berimplikasi pada perubahan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satu contohnya adalah kehadiran GBHN ber-potensi akan mengubah struktur, fungsi, tugas, kewenangan serta hubungan. Demokrasi ekonomi bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. II/MPR/1998, Garis-garis Besar Haluan Negara adalah suatu Haluan. Berbeda dengan 50 tahun lalu,” kata politikus Partai Golkar itu di Jakarta, Selasa (13/8), seperti dikutip dari Antara. IV/MPR/1973, dan seterusnya sampai pada Tap. Perhatikan rumusan Wawasan Nusantara dalam GBHN 1998 berikut ini: “Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. com - Pengertian Wawasan Nusantara menurut Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1998 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Pada naskah GBHN tahun 1998 dikemukakan definisi ketahanan nasional sebagai berikut: 1. menggunakan istilah ‘Peraturan Perundang-undangan’ adalah sebagai berikut:8 1. dinamis yg merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan Negara. 27 August 2012; Harris Sontanu; Dilihat 8066 kali; Diunduh kali Menurut Tap MPR tahun 1993 dan 1998 Berdasarkan Ketetapan MPR (Tap MPR) tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, pengertian wawasan nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia.